Breaking News

BERITA View All

Terbitkan Buku Profil Gender dan Anak, Hendra : Target raih APE 2020

Kabupaten Padang Pariaman terbitkan buku profil gender dan anak sebagai salah satu indikator penilaian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020. Buku tersebut memuat data terpilah, laki-laki dan perempuan dalam program pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. 

"Alhamdulillah, Padangpariaman telah memiliki data gender dan anak terpilah. Terima kasih dukungan seluruh OPD sesuai arahan Bapak....


DinsosP3A Padangpariaman salurkan bantuan korban kebakaran

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman Hendra Aswara menyerahkan bantuan kepada warga yang menjadi korban kebakaran yang mengakibatkan tempat tinggal mereka ludes dilalap api. Bantuan berupa beras, makanan, alat dapur, matras, mie instan dan lainnya.

Kebakaran tersebut menimpa seorang lanjut usia atas nama Umi Salma, 70th bertempat tinggal di Kampung ladang, Nagari III Koto Aur....


INTERAKTIF View All

Nasir

Tandikat, nasir15101978@gamail.com

Pertanyaan : Link ini kok di jawab jawab
Jawaban : Belum dijawab

Nasir

Tandikat, nasir15101978@gamail.com

Pertanyaan : ............
Jawaban : Belum dijawab

Muhamad Nasir

Tandikek Utara Kecamatan Patamuan, nasir_nye@ymail.com

Pertanyaan : Ass..Bpk/Ibu.. Saya butuh beberapa informasi, tapi sebelumnya dapat saya informasikan hal-hal sebagai berikut yang merupakan kejadian di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan: Mengenai BLT Covid-19 Dalam penyaluran BLT baik yang berasal dari Kemensos, Provinsi, Kabupaten dan DD, Nagari mempedomani 1. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN RANSMIGRASI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 2. PMKNo. 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa 3. Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman Nomor: 460/210/DyPFM-DinsosP3A/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BLT) Bagi masyarakat Terdampak Covid 19 Dalam pelaksanaan penetapan penerima BLT Nagari dalam hal kategori berdasarkan yang disampaikan lebih berpedoman pada Surat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman Nomor: 460/210/DyPFM-DinsosP3A/IV/2020 tanggal 12 Mei 2020 Perihal: Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BLT) Bagi masyarakat Terdampak Covid 19 (Poin 3) ada polemik terutama pada poin Karyawan yang menerima Upah bulanan yang gajinya tidak diputuskan, sebagian ada yang dapat BLT DD ada yang tidak. Kemudian ada penerima ganda yaitu salah satu contohnya adalah penerima PKH juga ada dapat BLT dari Provinsi, Perakat Nagari, yang tentunya akan disetorkan kembali. Dari uraian diatas kami mohon info dari Bpk/Ibu 1. Apakah KPM yang tidak boleh diajukan penerima BLT seperti yang tertera pada surat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman juga berlaku untuk Dana Desa ? 2. Bagaimana mekanisme pengembalian dana BLT yang penerimanya ganda 3. Bolehkan agen e warung penyalur BPNT istri dari TKSK
Jawaban : Belum dijawab

Amelia

Pariaman, amelliapu3@gmail.com

Pertanyaan : Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya min apakah ada lowongan kerja nonPNS di dinas sosial Padang Pariaman?
Jawaban : Belum dijawab

Liza mahyona

Korong lubuk Ari bukik gadang Nagari Tandikek kec.Patamuan kab.Padang Pariaman, 082283608646

Pertanyaan : Ass..w..w.. Yth..BPK/ibu yg bertugas di dinsos kabupaten smga kita semua dalam lindunganNya....amin. Saya istri dari perangkat nagari/wali jorong di daerah kami,bahwasanya data kmi terbit Kemensos pusat karena diusulkan oleh wali jorong,sebab diusulkan karena kami adalah keluarga kurang mampu,untuk memastikan bahwasanya kami keluarga kurang mampu dari pihak dinsos boleh menyeleksi/membuktikannya dgnmensurveinya kelapangan,dgn murunkan utusan dinsos kabptn,dgn terbitnya data kami itu kami TDK berani menerima BLT atas nama suami saya tersebut,berhubung dgn adanya surat edaran yg diterbitkan oleh dinsos kabupaten dgn nomor surat=460/210/DyPFM-Dinsos P3A/IV-2020 ini susulan surat nmr=460/209/DyPFM-Dinsos P3A/IV-2020 menerangkan pada poin nmr 3 huruf e menyatakan aparatur nagari TDK bolehdiajukan pembayarannya, dgn demikian Kpd BPK/ibu di dinsos kabptn saya memohon kebijakannya bapak/ibu agar bisa mengingat serta mempertimbangkannya kembali mengingat dgn kondisi kami sebagai aparatur nagari yg kurang mampu dan dgn cuma honor yang cuma segitu yg diterima suami,saya sebagai istri memohon KPD BPK dapat mempertimbangkannya kembali.....wassalam......
Jawaban : Belum dijawab

Lokasi